SOKOGURU, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya transformasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih agar benar-benar menjadi entitas produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa, bukan sekadar formalitas program pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan saat Menkop memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penguatan Usaha Kopdes/Kel Merah Putih se-Jawa Barat secara daring, baru-baru ini.

“Kita tidak sedang bicara koperasi sebagai ide, tapi sebagai aksi nyata. Koperasi harus melayani kebutuhan warga: dari sembako murah, pembiayaan terjangkau, hingga layanan kesehatan dan logistik,” ujar Budi Arie.

Baca juga: 92 Koperasi Desa Percontohan Diluncurkan! Strategi Pemerintah Hidupkan Ekonomi Akar Rumput

Menurut data terkini, hingga saat ini telah terbentuk 80.480 Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional, dengan 93,04% atau 74.877 koperasi telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Budi Arie mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berhasil mendorong seluruh desa melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus), serta 5.941 koperasi (99,73%) telah mengantongi legalitas badan hukum.

“Capaian ini mencerminkan kesungguhan pemerintah dan semangat gotong royong masyarakat desa membangun ekonomi berbasis kekeluargaan,” ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Pemerintahan Jokowi..

Tantangan Baru: Operasionalisasi dan Tata Kelola

Meskipun fase pembentukan Kopdes telah tercapai, Budi Arie mengingatkan bahwa tantangan berikutnya adalah fase operasionalisasi. 

Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan koperasi berjalan secara konkret, produktif, dan dipercaya masyarakat.

Baca juga: Kemenkop Gandeng Kemenaker, Siap Cetak Pengelola Koperasi Desa Profesional!

Tantangan tersebut meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya kesadaran kolektif terhadap koperasi, serta citra koperasi yang sempat tercoreng oleh koperasi bermasalah dan pinjol ilegal berkedok koperasi.

Untuk menjawab tantangan itu, Budi Arie menekankan tiga aspek penting yang harus diperkuat, yaitu People – SDM yang kompeten dan kompetitif, Organization – Legalitas dan tata kelola koperasi yang baik, dan System – Sistem digital yang transparan, akuntabel, dan terintegras.
“Dengan kolaborasi solid, koperasi desa akan menjadi soko guru ekonomi rakyat yang memimpin perubahan,” tegas ketua umum organisasi Projo (Pro Jokowi).

Pemprov Jabar Siap Jadikan Kopdes sebagai Motor Ekonomi Desa

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan komitmennya untuk menggerakkan Kopdes/Kel Merah Putih agar benar-benar berfungsi dan berdampak nyata.

Baca juga: Bebaskan Desa dari Jerat Rentenir, Kemenkop Dorong Bentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih

“Kalau hanya ikut program pusat, jadinya formalitas. Tapi jika koperasi digerakkan oleh masyarakat, itu bisa menjadi solusi konkret bagi kesejahteraan desa,” katanya.

Pemprov Jabar mendorong pengurus koperasi untuk menguasai data potensi lokal, membangun jejaring antarwilayah, serta memanfaatkan teknologi digital. Dengan pendekatan ini, Kopdes di Jabar ditargetkan menjadi koperasi unggulan dalam waktu tiga tahun ke depan.

“Semua Kopdes/Kel di Jabar harus istimewa. Tidak ada yang tidak mungkin,” pungkas Herman. (*)